JERUSALEM – Pemerintah Israel mengumumkan pemutusan hubungan dengan kantor Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, setelah negara itu dan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dimasukkan ke dalam daftar pihak yang diduga terlibat dalam kekerasan seksual terkait konflik.
Keputusan itu disampaikan Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, pada Kamis, 28 Mei 2026. Menurut Danon, pencantuman Israel dalam laporan tahunan PBB tersebut tidak dapat diterima dan mencerminkan perlakuan yang tidak adil terhadap negaranya.
“Kami tidak akan bekerja sama dengan sekretaris jenderal yang terus menyebarkan tuduhan terhadap Israel,” kata Danon dalam pernyataannya.
Israel juga mempersoalkan penyamaan posisinya dengan Hamas dalam daftar yang sama. Pemerintah Israel menilai langkah tersebut mengabaikan konteks konflik dan upaya pertahanan yang dilakukan negaranya.
Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan tidak akan menjalin kontak dengan pimpinan PBB saat ini hingga masa jabatan Guterres berakhir dan sekretaris jenderal baru mulai bertugas.
Menanggapi keputusan tersebut, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, mengatakan organisasi itu tetap membuka jalur komunikasi dengan pemerintah Israel.
“Kami tetap mengundang perwakilan Israel untuk berdialog,” ujar Dujarric.
Laporan tahunan PBB yang memicu ketegangan itu memuat temuan mengenai dugaan kekerasan seksual yang terjadi dalam situasi konflik bersenjata. Data dalam laporan tersebut dihimpun melalui berbagai sumber dan mekanisme verifikasi yang digunakan PBB.
Keputusan Israel membekukan hubungan dengan kantor Sekretaris Jenderal PBB dinilai sebagai salah satu ketegangan diplomatik paling serius antara kedua pihak dalam beberapa tahun terakhir. Langkah itu berpotensi memengaruhi koordinasi di bidang kemanusiaan dan keamanan di kawasan Timur Tengah.